NEWSTUJUH.ID, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pernyataan tegas terkait keinginan dalam perjalanan politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo .
Pernyataan tersebut disampaikan dalam media briefing di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), sebagai tanggapan atas isu yang dinilai mendiskreditkan dirinya.
JK Buka Suara Soal Isu yang Menyerangnya
JK mengaku geram terhadap berbagai narasi yang berkembang, termasuk tudingan yang diagendakan dengan polemik ijazah Presiden Jokowi.
Ia menilai informasi yang beredar telah menyebar dan berpotensi membentuk persepsi masyarakat yang tidak akurat.
“Kasih tahu semua itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Tanpa jadi Gubernur, mana bisa jadi Presiden,” tegas JK.
Peran Strategis di Awal Karier Jokowi
Dalam penjelasannya, JK mengungkap bahwa dirinya memiliki peran penting dalam mendorong Jokowi masuk ke panggung politik nasional, khususnya saat pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ia menyebut proses tersebut melibatkan komunikasi politik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri .
Langkah tersebut dinilai menjadi titik krusial yang membuka jalan Jokowi menuju kontestasi nasional hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden.
Dinamika Pilpres 2014 : JK Jadi Pendamping Jokowi
JK juga menyinggung momen Pemilihan Presiden 2014. Ia menyatakan bahwa posisinya sebagai calon wakil presiden bukan atas inisiatif pribadi, melainkan permintaan langsung dari Megawati.
“Saya tidak meminta. Itu permintaan Ibu Mega agar saya mendampingi,” jelasnya.
Menurut JK, kombinasi pengalaman dan strategi politik menjadi faktor penting dalam memenangkan kontestasi saat itu.
Soroti Polemik Ijazah, JK Dorong Transparansi
Terkait polemik ijazah Presiden Jokowi yang kembali mencuat, JK menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan politik dalam isu tersebut.
Ia justru mendorong penyelesaian secara terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di masyarakat.
“Saya yakin itu asli. Tapi kenapa tidak ditampilkan saja agar tidak jadi polemik,” ujarnya.
Pentingnya Klarifikasi di Era Informasi Digital
JK menilai, di tengah derasnya arus informasi digital, transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa isu yang tidak segera diluruskan berpotensi berkembang menjadi disinformasi yang merugikan semua pihak.
Sebagai tokoh senior, JK mengaku berkewajiban menyampaikan pandangan yang rasional dan menyejukkan situasi.
Pernyataan JK Picu Perhatian Publik
Pernyataan JK ini kembali menjadi sorotan karena menyentuh dinamika hubungan politik nasional, khususnya antara tokoh-tokoh penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
Di sisi lain, pernyataan tersebut juga membuka diskusi ruang publik terkait transparansi, komunikasi politik, serta peran tokoh di balik layar dalam perjalanan kepemimpinan nasional.
