Dosen Hukum di Solo Soroti Peran Hukum sebagai Instrumen Mengungkap Kebenaran

SOLO – Hukum dinilai memiliki peran utama sebagai instrumen untuk mengungkap kebenaran dalam setiap proses penegakan keadilan. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam memastikan hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Pandangan tersebut disampaikan oleh dosen Fakultas Hukum, Dr. Suratno Pradotodiningrat, Jumat (10/4/2026), dalam keterangannya terkait pentingnya integritas dalam proses hukum.

Hukum Harus Berbasis Fakta dan Pembuktian

Menurut Suratno, hukum pada dasarnya tidak diciptakan untuk menutupi kesalahan, melainkan untuk membuka jalan menuju kebenaran melalui proses pembuktian yang objektif.

“Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi dasar utama dalam menentukan keadilan bagi para pihak,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan agar mampu menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Dalam praktiknya, Suratno menyebut proses penegakan hukum kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan kepentingan hingga keterbatasan bukti.

“Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang yang steril. Ada banyak faktor yang memengaruhi jalannya proses hukum,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas penegakan hukum apabila tidak diimbangi dengan prinsip profesionalitas dan independensi.

Integritas Jadi Kunci Utama

Suratno menekankan bahwa integritas menjadi faktor utama dalam menjaga fungsi hukum sebagai alat pencari kebenaran.

“Tanpa integritas, hukum berpotensi disalahgunakan dan kehilangan fungsi utamanya sebagai alat untuk menemukan kebenaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, ketika hukum diperalat untuk kepentingan tertentu, maka keadilan berpotensi tidak tercapai.

Pentingnya Menjaga Kepercayaan Publik

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Upaya menjaga integritas, menurutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen yang terlibat dalam sistem peradilan.