Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Buruh di Istana Negara, Jakarta.
NEWSTUJUH.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat strategis pada Senin (8/6/2026) sore di Istana Negara, Jakarta. Di antara pejabat yang akan dilantik adalah Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Buruh.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat program prioritas nasional, khususnya di bidang peningkatan gizi masyarakat dan perlindungan tenaga kerja. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB di Istana Negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa selain pelantikan Kepala BGN, Presiden juga akan melantik pejabat yang bertugas membantu pemerintah dalam menangani isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
Menurutnya, penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang berpihak kepada pekerja dan meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia.
“Kehadiran tokoh buruh dalam lingkaran pemerintahan diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja”, ungkapnya, Senin (08/06/2026)
Selain agenda pelantikan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menerima surat kepercayaan atau kredensial dari delapan duta besar negara sahabat. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai negara mitra.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan bergabung dalam pemerintahan sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Informasi tersebut turut disampaikan oleh Andi Gani Nena Wea yang menyatakan dukungannya terhadap penunjukan tersebut.
Andi Gani menilai keterlibatan Said Iqbal dalam pemerintahan dapat menciptakan sinergi positif antara gerakan buruh dan pemerintah.
“Kolaborasi tersebut berpotensi memperkuat perjuangan pekerja Indonesia, baik melalui jalur kebijakan di dalam pemerintahan maupun melalui organisasi buruh di luar pemerintahan”, jelasnya
Dengan pelantikan ini, pemerintah diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program strategis nasional, mulai dari peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui Badan Gizi Nasional hingga penguatan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja dan buruh Indonesia.
