Polri Waspadai “Tsunami Informasi” dan Konten AI, Ini Dampaknya bagi Masyarakat

Rakernis Humas Polri 2026 (Foto: Dok.Humas Polri)
Rakernis Humas Polri 2026 (Foto: Dok.Humas Polri)

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyoroti ancaman serius “tsunami informasi” dan maraknya konten berbasis kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi menyesatkan publik di era digital.

Isu ini menjadi perhatian utama dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar pada 14–15 April di Jakarta.

Apa Itu “Tsunami Informasi” yang Diwaspadai Polri?

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut arus informasi saat ini tidak lagi sekadar deras, tetapi sudah berada pada level yang sulit dikendalikan.

“Informasi yang ada saat ini bukan sekadar ombak, tetapi tsunami,” ujarnya.

Istilah ini merujuk pada kondisi di mana masyarakat dibanjiri informasi dalam jumlah besar, tanpa kemampuan memilah mana yang benar dan mana yang manipulatif.

Konten AI Sulit Dibedakan, Risiko Hoaks Meningkat

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) memperparah situasi. Banyak konten digital kini dibuat oleh mesin, termasuk:

  • teks otomatis
  • gambar manipulatif
  • video rekayasa

Akibatnya, masyarakat berisiko:

  • mempercayai informasi palsu
  • terpengaruh narasi menyesatkan
  • terlibat konflik akibat disinformasi

Strategi Polri Hadapi Hoaks dan Disinformasi Digital

Untuk mengatasi ancaman ini, Polri menyiapkan sejumlah langkah:

  • patroli siber untuk deteksi hoaks
  • kampanye digital berbasis data
  • penguatan manajemen media
  • optimalisasi platform informasi resmi

Langkah ini bertujuan memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rakernis Humas Polri 2026 Jadi Momentum Perubahan Strategi

Rakernis Humas Polri 2026 diikuti oleh:

  • pejabat utama Polri
  • Kabid Humas Polda
  • jajaran humas dari Mabes hingga daerah

Agenda utama meliputi:

  • evaluasi komunikasi publik
  • diskusi strategi menghadapi disinformasi
  • sinkronisasi dengan program nasional

Komunikasi Publik Jadi Kunci Kepercayaan

Polri menegaskan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas tidak hanya bergantung pada tindakan di lapangan, tetapi juga pada komunikasi publik.

“Humas Polri harus memastikan masyarakat menerima informasi yang benar, bukan sekadar cepat,” tegas Johnny.

Ancaman Nyata di Era Digital

Fenomena tsunami informasi dan konten AI menjadi tantangan nyata yang tidak bisa dihindari.

Tanpa strategi komunikasi yang kuat, arus informasi yang tidak terkendali berpotensi:

  • merusak kepercayaan publik
  • memicu konflik sosial
  • mengganggu stabilitas nasional

Baca juga: BPK RI Kunjungi Kostrad, Periksa Laporan Keuangan Kemhan 2025