NEWSTUJUH.ID, JAKARTA — Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan kunjungan ke Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2025.
Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan BPK dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemeriksaan BPK RI di Lingkungan Kostrad
Penerangan Kostrad menyampaikan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI.
“Untuk mendukung proses pemeriksaan yang efektif dan efisien,” tulis keterangan resmi Penerangan Kostrad, Rabu (15/04/2026).
Pemeriksaan ini mencakup evaluasi pengelolaan anggaran di lingkungan TNI AD, khususnya satuan Kostrad sebagai bagian dari struktur pertahanan negara.
Instruksi Pangkostrad kepada Satuan Jajaran
Panglima Kostrad, Letjen TNI Mohammad Fadjar, menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung kelancaran pemeriksaan.
“Kostrad menyambut baik kegiatan ini dan berkomitmen memberikan dukungan penuh demi kelancaran seluruh rangkaian pemeriksaan,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh satuan yang menjadi objek pemeriksaan untuk:
- menyiapkan data dan dokumen secara lengkap
- memastikan akurasi informasi
- memenuhi ketepatan waktu pelaporan
Langkah ini dinilai penting untuk mendukung proses audit yang profesional dan independen.
Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Kostrad juga membuka akses seluas-luasnya bagi tim BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan di seluruh satuan jajaran.
Pelaksanaan audit ini diharapkan dapat:
- meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran
- memperkuat tata kelola keuangan negara
- mendorong budaya kerja yang tertib administrasi
Selain itu, hasil pemeriksaan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran di sektor pertahanan.
Sinergi Pengawasan untuk Tata Kelola Lebih Baik
Sinergi antara Kostrad dan BPK RI menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang kuat di lingkungan TNI AD.
Dengan pengawasan yang optimal, penggunaan anggaran negara diharapkan dapat lebih tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
