NEWSTUJUH.ID, TULUNGAGUNG — DPRD Kabupaten Tulungagung menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari dugaan nepotisme dalam rekrutmen tenaga kerja hingga kualitas makanan yang memicu laporan keracunan.
Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Graha Wicaksana, Kamis (26/3/2026), dengan menghadirkan Satgas MBG, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan masyarakat.
Dugaan Nepotisme Rekrutmen Tenaga Kerja
Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja yang diduga tidak sepenuhnya mengakomodasi tenaga lokal.
Padahal, dalam ketentuan pelaksanaan program MBG, terdapat kewajiban melibatkan minimal 30 persen tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Pimpinan rapat menegaskan bahwa ketentuan tersebut harus dijalankan secara konsisten agar program tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga.
Baca juga: DPRD Tulungagung Evaluasi LKPJ 2025, Ekonomi Tumbuh 5,75 Persen dan PAD Lampaui Target
Kualitas Makanan Disorot, Muncul Laporan Keracunan
Selain aspek rekrutmen, DPRD juga menyoroti kualitas makanan yang disalurkan kepada peserta didik.
Dalam pembahasan RDPU, terungkap adanya temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, seperti buah yang tidak sesuai standar hingga dugaan kontaminasi.
Sorotan ini diperkuat dengan munculnya laporan dugaan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG di Tulungagung. Keluhan masyarakat terkait kualitas makanan juga beredar di media sosial.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Tulungagung, Asrori, menilai kualitas makanan yang disajikan masih belum memenuhi standar.
“Masih belum sempurna, belum layak untuk disampaikan kepada anak-anak,” ujarnya.
Pengawasan Diakui Belum Optimal
Dalam forum tersebut, Satgas MBG mengakui masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan, terutama terkait kepatuhan mitra penyedia makanan terhadap standar yang telah ditetapkan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan optimal di seluruh tahapan pelaksanaan program.
DPRD Siapkan Sidak dan Evaluasi Menyeluruh
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menegaskan bahwa DPRD akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui evaluasi menyeluruh.
“DPRD tidak akan tinggal diam. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Jika ada pelanggaran, harus ada konsekuensi yang jelas,” tegasnya.
DPRD juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima.
Bupati Minta Transparansi dan Perkuat Koordinasi
Menanggapi berbagai temuan tersebut, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, meminta agar pengelola program, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan berbagai pihak.
Menurutnya, koordinasi dengan camat, TNI, serta pemangku kepentingan di tingkat wilayah perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal.
“Petugas SPPG harus terbuka kepada stakeholder dan terus berkoordinasi di tingkat wilayah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG masih dalam tahap awal sehingga membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan.
Program Pusat, Evaluasi Daerah
Meski merupakan program pemerintah pusat, DPRD menilai evaluasi di tingkat daerah tetap diperlukan untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai tujuan.
RDPU ini sekaligus menegaskan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan publik, terutama program yang berdampak langsung pada masyarakat.
