Hery Anggorowati
NEWSTUJUH.ID, MAGETAN – Tidak masuknya sektor pariwisata dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2027 memicu sorotan dari berbagai pihak. Di tengah tren penurunan jumlah wisatawan, kebijakan ini dinilai berisiko terhadap sektor ekonomi lokal. Namun, Pemerintah Kabupaten Magetan memastikan arah pembangunan tetap memperhatikan penguatan ekonomi, termasuk pariwisata sebagai sektor pendukung.
Kritik: Pariwisata Dinilai Tidak Jadi Fokus
Aktivis Magetan, Widyastuti, menilai tidak masuknya pariwisata dalam prioritas RKPD menjadi pertanyaan besar di tengah penurunan kunjungan wisatawan.
“Kalau melihat data jumlah pengunjung yang menurun, seharusnya ada langkah konkret dari pemerintah. Jika bicara infrastruktur ekonomi, penurunan wisatawan dan lama tinggal di Sarangan harus ada solusinya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi wisata desa yang dinilai belum mendapat perhatian optimal, padahal sektor tersebut dinilai mampu mendorong UMKM dan ekonomi kreatif.
Data: Kunjungan Wisatawan dan Okupansi Hotel Menurun
Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan menunjukkan tren penurunan kunjungan saat Lebaran 2026.
- Hari H: 3.038 pengunjung (2026) turun dari 3.268 (2025)
- H+1: 9.512 pengunjung (2026) turun dari 11.004 (2025)
Sekretaris Jenderal PHRI Magetan, Bunda Nissan, juga mengungkapkan tingkat hunian hotel mengalami penurunan.
“Biasanya H-1 sampai H+2 sudah ramai, tapi tahun ini justru sepi. Hotel baru penuh di H+3 dan H+4, setelah itu kembali kosong,” ujarnya.
Ia menilai minimnya inovasi dan masalah klasik seperti praktik “getok harga” turut memengaruhi minat wisatawan.
Pemerintah: Fokus SDM, Infrastruktur, dan Ekonomi Lokal
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Eko Murianto menjelaskan bahwa RKPD 2027 disusun berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi Magetan pada 2025 mencapai 5,41 persen, dengan sektor pertanian masih mendominasi sebesar 27,52 persen, diikuti perdagangan 16,09 persen, industri pengolahan 12,48 persen, dan konstruksi 7,69 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita baik, tetapi perlu diperkuat dengan hilirisasi agar memberikan nilai tambah,” jelasnya.
Selain itu, tingkat kemiskinan tercatat 9,14 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,58. Pemerintah menargetkan IPM naik menjadi 78,09 dan kemiskinan turun menjadi 8,24 persen pada 2027.
Pariwisata Tetap Masuk Strategi, Bukan Prioritas Utama
Meski tidak menjadi prioritas utama, pemerintah menegaskan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah.
Revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Pasar Sayur menjadi salah satu program yang diupayakan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
“Sarangan adalah ikon Magetan. Jika kualitasnya meningkat, dampaknya akan dirasakan UMKM dan pelaku usaha,” kata Eko.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan sektor akomodasi dan makanan-minuman mencapai 7,37 persen sebagai bagian dari penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Perlu Evaluasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Sejumlah pihak menilai diperlukan evaluasi agar kebijakan pembangunan selaras dengan kondisi lapangan, terutama di sektor pariwisata yang memiliki dampak luas terhadap ekonomi masyarakat.
Ketidaksesuaian antara penurunan kunjungan wisatawan dan tidak masuknya sektor ini dalam prioritas dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat pemulihan ekonomi daerah.
Penutup
Perdebatan terkait posisi sektor pariwisata dalam RKPD 2027 menunjukkan pentingnya keseimbangan antara prioritas pembangunan dan kebutuhan riil di lapangan. Di satu sisi, pemerintah fokus pada penguatan fondasi ekonomi dan SDM, sementara di sisi lain, pelaku sektor wisata mendorong perhatian lebih agar potensi ekonomi daerah tetap terjaga dan berkembang.
Hernawan
