Akses Wartawan ke Proyek SMAN 1 Gondang Dibatasi

NEWSTUJUH.ID, TULUNGAGUNG – Pembatasan akses terhadap awak media saat melakukan peliputan proyek pembangunan di lingkungan SMAN 1 Gondang Tulungagung memunculkan tanda tanya terkait keterbukaan informasi kepada publik.

Peristiwa tersebut dialami wartawan Media Buser Bhayangkara 74, Sugeng, saat berupaya melakukan peliputan dan pemantauan langsung terhadap kegiatan proyek yang tengah berlangsung di area sekolah.

Menurut keterangan yang dihimpun di lapangan, Sugeng datang untuk menjalankan tugas jurnalistik dan berupaya melihat langsung kondisi pekerjaan proyek. Namun, pihak humas sekolah meminta agar awak media tetap berada di luar area pekerjaan dan tidak diperkenankan masuk ke lokasi proyek.

Pembatasan akses tersebut menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, proyek yang berada di lingkungan sekolah negeri pada prinsipnya menggunakan anggaran yang bersumber dari negara sehingga pelaksanaannya menjadi bagian dari pengawasan publik.

Tidak hanya awak media, sejumlah warga maupun orang tua siswa disebut juga tidak dapat mengakses area proyek dan hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu yang telah disediakan pihak sekolah.

Kondisi tersebut memunculkan beragam pertanyaan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai keterbukaan informasi sangat penting guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dalam upaya memperoleh konfirmasi, wartawan juga meminta kontak Kepala SMAN 1 Gondang untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait kebijakan pembatasan akses tersebut. Namun hingga saat itu, nomor kontak yang dimaksud tidak diberikan.

Baca Juga : Awak Media Lakukan Upaya Konfirmasi Terkait Informasi di Lingkungan SMKN 1 Tulungagung

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 1 Gondang Tulungagung maupun pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan pembatasan akses terhadap awak media yang hendak melakukan peliputan.

Media Buser Bhayangkara 74 tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. (Bayu Krisna)