Rumah subsidi Prabowo DP O di Jawa Timur akan bertambah menjadi 50 ribu unit
NEWSTUJUH.ID, SURABAYA – Pemerintah pusat menambah kuota rumah subsidi untuk Provinsi Jawa Timur menjadi 50 ribu unit pada tahun 2026. Penambahan tersebut merupakan bagian dari program nasional tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat kunjungan kerja di Surabaya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Maruarar Sirait mengatakan penambahan kuota dilakukan karena Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, sehingga kebutuhan rumah subsidi dinilai masih sangat tinggi.
“Jawa Timur itu penduduknya nomor dua. Kalau pencapaiannya masih nomor lima nasional, tentu harus ditingkatkan. Karena itu tahun ini kami putuskan kuota rumah subsidi untuk Jawa Timur menjadi 50 ribu unit,” ujar Maruarar
Menurutnya, pemerintah juga mulai mendorong pembangunan hunian vertikal atau rumah susun subsidi di kawasan perkotaan seperti Surabaya Raya dan Malang Raya. Langkah tersebut dipilih karena harga lahan di kota besar terus meningkat, sementara kebutuhan hunian masyarakat tetap bertambah.
“Kita sudah mengubah skema cicilan sampai 30 tahun supaya lebih ringan bagi masyarakat. Untuk kota besar seperti Surabaya, pembangunan rumah tapak tetap jalan, tetapi hunian vertikal juga harus berjalan beriringan,” katanya.
Berdasarkan data Kementrian PKP realisasi rumah subsidi di Jawa Timur sebelumnya mencapai sekitar 18 ribu unit dan menempatkan provinsi ini di posisi lima nasional. Pemerintah berharap penambahan kuota baru dapat mempercepat pengurangan backlog perumahan di Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut positif tambahan kuota tersebut.Ia menyebut kebutuhan rumah layak huni di Jawa Timur masih cukup besar, dengan backlog perumahan mencapai sekitar 1,8 juta unit.
Namun demikian, Khofifah menegaskan pembangunan perumahan juga harus mempertimbangkan keberadaan lahan pertanian produktif di Jawa Timur yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan nasional.
“Kami mendukung penuh program rumah subsidi, tetapi di sisi lain Jawa Timur juga harus menjaga lahan pertanian karena ada target swasembada pangan dan gula nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat,” ujar Khofifah,Minggu (10/05/2026).
Ia memastikan pemerintah daerah akan melakukan koordinasi lintas sektor agar program pembangunan perumahan dan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan seimbang tanpa saling mengganggu.
Sementara itu, Sekretaris DPD Realestate Indonesia (REI) Jawa Timur Risky Supriadi menyatakan para pengembang siap mendukung target pembangunan 50 ribu rumah subsidi di Jawa Timur. Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan bersama.
Menurut Risky, persoalan utama saat ini berkaitan dengan sinkronisasi regulasi tata ruang dan status lahan yang masih berbenturan dengan kawasan lahan pertanian dilindungi.
“Kami siap mendukung target pemerintah. Tetapi perlu ada kepastian regulasi lahan agar pengembang bisa lebih cepat merealisasikan pembangunan rumah subsidi,” kata Risky.
Selain itu, REI Jawa Timur juga mencatat masih terjadi ketimpangan antara ketersediaan rumah dan kebutuhan pasar di sejumlah daerah. Ada wilayah dengan permintaan tinggi namun minim pengembang, sementara di daerah lain justru tersedia banyak unit yang belum terserap.
Risky menambahkan, tantangan lain dalam pengembangan hunian vertikal adalah biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan yang relatif lebih tinggi dibanding rumah tapak. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih lebih memilih rumah tapak karena dinilai lebih fleksibel untuk pengembangan bangunan di kemudian hari.
