Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Ruang IT Puspem Kabupaten Madiun. Wakil Bupati Purnomo Hadi menegaskan target pengurangan separuh penduduk miskin pada 2030 melalui jaminan kesehatan dan bantuan sosial.
NEWSTUJUH.ID, MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berlangsung di Ruang IT Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten MADIUN. Kegiatan ini dihadiri sejumlah instansi dan lembaga strategis guna memperkuat sinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Madiun.
Dalam rapat tersebut turut hadir perwakilan dari berbagai lembaga, di antaranya Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Madiun, Bank Jatim Cabang Caruban, Universitas Merdeka Madiun, Universitas Sebelas Maret Caruban, Baznas Kabupaten Madiun, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Madiun.
Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun menargetkan pengurangan separuh jumlah penduduk miskin di semua dimensi pada tahun 2030. Menurutnya, strategi utama yang dilakukan adalah memastikan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan serta bantuan sosial secara merata.
“Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui kesehatan yang terjamin dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Ini juga menjadi bagian dari quick win program unggulan Presiden Prabowo periode 2025–2030,” ujarnya.
Ia menegaskan, akses layanan kesehatan yang mudah dan bantuan sosial yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun.
Sementara itu, Indra, salah satu peserta rapat koordinasi dari Universitas Brawijaya, menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan dan jaminan kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat.
“Kita ingin mewujudkan layanan kesehatan dan pendidikan sosial bagi kelompok rentan agar mereka mendapatkan akses yang layak dan merata,” ungkapnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Madiun berharap seluruh stakeholder dapat bersinergi dalam menyusun program konkret guna mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
