NEWSTUJUH.ID, TULUNGANGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus memperkuat fondasi birokrasi dengan melantik 74 Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan sumber daya aparatur.
Prosesi pengambilan sumpah janji, pelantikan jabatan fungsional, hingga penyerahan Surat Keputusan (SK) berlangsung di Ruang Prajamukti Pemkab Tulungagung, Selasa (5/5/2026). Momentum ini menandai tuntasnya proses rekrutmen CPNS formasi 2024 yang kini resmi diangkat sebagai PNS sesuai regulasi.
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai pelayan masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan peningkatan kinerja di lapangan.
“Status baru harus diiringi dengan semangat baru. ASN dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Dari total 74 PNS yang dilantik, sebanyak 72 orang berasal dari CPNS formasi 2024, sementara dua lainnya merupakan hasil peralihan ke jabatan fungsional. Komposisi ini diharapkan mampu memperkuat sektor-sektor prioritas di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Namun demikian, tantangan birokrasi masih belum sepenuhnya teratasi. Tingginya angka pensiun setiap tahun membuat kebutuhan pegawai belum dapat terpenuhi secara optimal. Kondisi ini menyebabkan jumlah ASN yang keluar lebih besar dibandingkan yang masuk.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Tulungagung terus berkoordinasi dengan BKPSDM guna memetakan kebutuhan riil pegawai, terutama pada posisi strategis yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Di sisi lain, isu pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian serius. Saat ini, porsi belanja pegawai di APBD Tulungagung telah mencapai sekitar 31 persen, mendekati batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dalam perencanaan keuangan daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan.
Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan tambahan 287 formasi CPNS untuk tahun ini. Usulan tersebut difokuskan pada sektor kesehatan yang masih mengalami kekurangan tenaga, mulai dari dokter spesialis hingga perawat.
“Kami prioritaskan tenaga kesehatan karena kebutuhan di lapangan masih tinggi. Saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian PAN-RB,” jelasnya.
Dengan penguatan SDM aparatur dan perencanaan yang matang, Pemkab Tulungagung berharap mampu menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus menjawab tantangan keterbatasan pegawai di masa mendatang.
Wartawan : Bayu Krisna
