NEWSTUJUH.ID, MAGETAN — Ratusan massa dari berbagai organisasi masyarakat dan elemen aktivis menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD serta Kejaksaan Negeri Magetan, Kamis (16/04/2026). Aksi ini menyoroti dugaan penyimpangan anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Magetan periode 2019–2023 yang hingga kini masih dalam proses hukum.
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan publik agar penanganan kasus berjalan transparan dan tidak berlarut-larut.
Aksi Massa dan Simbol Kritik di Depan Kantor DPRD
Massa yang terdiri dari DPC GRIB Jaya Magetan, Ormas Orang Indonesia (OI) Bersatu, Koalisi Aktivis Lintas Sektoral (KALIS), serta aktivis independen membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk, banner, hingga properti simbolik.
Di antaranya, pocong, keranda, dan batu nisan yang digunakan sebagai bentuk kritik terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai merugikan masyarakat.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan setempat.
Tuntutan Aktivis : Transparansi dan Penetapan Tersangka
Dalam orasinya, aktivis Magetan Syifaul Anam menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas lambannya penanganan laporan dugaan korupsi Pokir yang telah disampaikan sejak November 2025.
“Sudah hampir lima bulan sejak laporan masuk, tetapi perkembangan yang terlihat masih minim. Kami mendorong agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan profesional,” ujarnya.
Massa juga mendesak agar pihak terkait bersikap kooperatif serta meminta aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka jika alat bukti dinilai cukup.
Respons Kejaksaan Negeri Magetan : Status Naik ke Penyidikan
Menanggapi aksi tersebut, Kasi Intel Kejari Magetan, Moh. Andi Sofyan, menyatakan bahwa pihaknya menerima aspirasi masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik terhadap penegakan hukum.
Ia memastikan bahwa proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan.
“Status perkara telah kami tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan sejak pekan lalu,” jelasnya.
Selain itu, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di enam lokasi untuk mengumpulkan barang bukti yang relevan.
Apa Itu Dana Pokir DPRD?
Dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan usulan program pembangunan yang disampaikan anggota dewan berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Program ini biasanya masuk dalam perencanaan anggaran daerah dan bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana Pokir kerap menjadi sorotan jika tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Belum Ada Tanggapan DPRD Magetan
Hingga berita ini ditulis, pihak DPRD Kabupaten Magetan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa maupun perkembangan kasus yang disorot dalam aksi tersebut.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran publik. Massa berharap proses hukum berjalan secara objektif dan tuntas, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penegak hukum tetap terjaga.
